RELEVANSI PSG PADA SMK DI KALTENG DENGAN KEBUTUHAN PASAR KERJA

PENDAHULUAN

Pendidikan kejuruan berkembang sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat, melalui dua institusi sosial. Pertama, institusi sosial yang berupa struktur pekerjaan dengan organisasi, pembagian peran atau tugas, dan perilaku yang berkaitan dengan pemilihan, perolehan dan pemantapan karir. Institusi sosial yang kedua, berupa pendidikan dengan fungsi gandanya sebagai media pelestarian budaya sekaligus sebagai media terjadinya perubahan sosial.

Sementara itu, hubungan dimensi ekonomi dengan pendidikan kejuruan secara konseptual dapat dijelaskan dari kerangka investasi dan nilai balikan (value of return) dari hasil pendidikan kejuruan. Di samping itu, hasil pendidikan kejuruan seharusnya memiliki peluang tingkat balikan (rate of return) lebih cepat dibandingkan dengan pendidikan umum. Kondisi tersebut dimungkinkan karena tujuan dan isi pendidikan kejuruan dirancang sejalan dengan perkembangan masyarakat, baik menyangkut tugas-tugas pekerjaan maupun pengembangan karir peserta didik.

Dalam kerangka pemikiran seperti di atas, seiring dengan perkembangan teknologi sudah semakin maju, sementara lulusan SMK harus terampil dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pemerintah menemukan pemecahan masalah tersebut, melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan mengembangkan dan melaksanakan pendekatan pendidikan dengan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan yaitu melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 323/U/1997..

Penerapan kebijakan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yang menggambarkan perubahan mendasar dari model penyelenggaraan pendidikan sebelumnya (schooling system) ke arah sistem ganda (dual responsibility), dimana perusahaan atau institusi kerja lainnya menjadi institusi pasangan (IP) dari SMK dalam pelaksanaannya, merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Perubahan ke arah sistem ganda menuntut pihak SMK untuk melakukan pengembangan penyelenggaraan PSG agar mampu memberikan layanan pendidikan secara optimal dalam memenuhi dinamisasi kebutuhan pendidikan masyarakat.

Di Kalimantan Tengah, jumlah SMK sebanyak 62 buah ( Depdiknas, 2008 ) dan pelaksanaan PSG di SMK- SMK telah dimulai sejak tahun pelajaran 1994/1995. Dari pengamatan penulis, permasalahan yang dirasakan oleh sekolah, antara lain: (1) keragaman geografis, (2) keragaman kesiapan dan tingkat kemajuan SMK, dan (3) keragaman program SMK yang belum seimbang dengan keragaman industri di sekitarnya dan, (4) guru pembimbing belum berfungsi secara optimal di industri, dan diantara mereka ada yang tidak relevan dengan bidangnya, (5) kesulitan menjalin kerjasama dengan institusi pasangan yang tergolong menengah dan besar, (6) rendahnya manajemen pengelolaan pelatihan siswa oleh industri, terutama pada industri kecil, (7) instruktur di industri banyak yang tidak memenuhi persyaratan serta belum berperan secara efektif, (8) masih banyak siswa yang mencari sendiri tempat pelatihan industri, (9) kurangnya waktu yang disediakan Majelis Sekolah untuk berkoordinasi, (10) lamanya pengurusan perijinan dan permohonan pelatihan, (11) kurangnya disiplin dan rendahnya kepedulian siswa terhadap keselematan kerja, dan (12) tidak berimbangnya antara jumlah SMK dan jumlah dunia usaha/industri. Sementara permasalahan yang dihadapi oleh industri antara lain: (1) belum memiliki struktur jabatan dan keahlian yang mantap, terutama pada industri kecil, dan menengah, (2) belum ada perencanaan alokasi biaya untuk pengembangan pendidikan, (3) belum dimilikinya persepsi tentang keuntungan PSG bagi industri, dan (4) kurangnya kesadaran tentang peningkatan keefektifan, efisiensi, dan kualitas dalam pelaksanaan pelatihan di industry.

Melihat fenomena ini, pertanyaan krusial dari penyelenggaraan PSG di Kalteng adalah masih relevankah PSG bagi siswa SMK di Kalteng dalam hubungannya memberikan kesempatan kepada siswa mendapat pekerjaan di pasar kerja ? Bagaimana seharusnya yang dilakukan pihak sekolah dan manajemen sekolah untuk dapat menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan industri dalam menunjang pelaksanaan PSG ? Apakah perlu political will dari pemerintah daerah dalam rangka mendukung kegiatan PSG ?

PERUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang di atas, maka masalah pada tulisan ini adalah menitikberatkan pada relevansi PSG pada SMK di Kalteng dengan kebutuhan pasar kerja, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan SMK dengan industri dalam penyelenggaraan PSG ?

2. Bagaimana pengelolaan PSG yang ideal bagi SMK ?

3. Bagaimana penyiapan siswa sebelum berangkat PSG, perlukah pembekalan bagi siswa?

4. Bagaimana komunikasi dan koordinasi yang harus dibangun oleh pihak sekolah dengan tempat PSG bagi siswa ?

5. Adakah dampak yang signifikan dari otonomi daerah dalam pelaksanaan PSG ?

KONTEKS KETENAGAKERJAAN PENDIDIKAN KEJURUAN

Pendidikan kejuruan harus lebih memfokuskan usahanya pada komponen pendidikan dan pelatihan yang mampu mengembangkan potensi manusia secara optimal. Meskipun pada dasarnya hubungan antara pendidikan kejuruan dan kebijakan ketenagakerjaan adalah hubungan yang didasari oleh kepentingan ekonomis, tetapi harus selalu diingat bahwa hubungan penyelenggraan pendidikan kejuruan tidak semata-mata ditentukan oleh kepentingan ekonomi.

Dalam konteks ini diartikan bahwa pendidikan kejuruan, dengan dalih kepentingan ekonomi, tidak seharusnya hanya mendidik anak didik dengan seperangkat skill atau kemampuan spesifik untuk pekerjaan tertentu saja, karena keadaan ini tidak memperhatikan anak didik sebagai suatu totalitas. Mengembangkan kemampuan spesifik secara terpisah dari totalitas pribadi anak didik, berarti memberikan bekal yang sangat terbatas bagi masa depannya sebagai tenaga kerja.

Dari uraian mengenai karakteristik pendidikan kejuruan yang disarikan dari Finch dan Crunkilton (1984) di atas, dapat dijadikan acuan di dalam pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan di Indonesia. Kurikulum pendidikan kejuruan yang dikembangkan di Indoneisa seyogianya mengacu pada karakteristik sebagai berikut :

1) Pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja

2) Pendidikan kejuruan didasarkan atas kebutuhan dunia kerja

3) Fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

4) Penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan peserta didik harus pada “hands-on” atau performance dalam dunia kerja

5) Hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci keberhasilan pendidikan kejuruan

6) Pendidikan kejuruan yang baik adalah responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi

7) Pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada “learning by doing”

8) Pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk praktek sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri

PENDIDIKAN SISTEM GANDA : PERUBAHAN PARADIGMA PENDIDIKAN DI SMK

Tuntutan pengelolaan pada pendidikan kejuruan harus sesuai dengan kebijakan link and match, yaitu perubahan dari pola lama yang cenderung berbentuk pendidikan demi pendidikan ke suatu yang lebih terang, jelas dan konkrit menjadi pendidikan kejuruan sebagai program pengembangan sumber daya manusia.

Dalam materi kuliah M. Bukit, ada 2 domain yang mendasari Pendidikan Sistem Ganda, yang digambarkan seperti di bawah ini :

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa harus ada keterlibatan yang sinergis antar 2 lembaga yaitu lembaga pendidikan dan industri dalam penyelenggaraan PSG yang merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang sistematik dan sungguh-sungguh dengan melibatkan dua institusi yaitu sekolah dan industri. Kerja sama kedua institusi ini dimulai dari perencanaan program , penyelenggaraan, penilaian, penentuan kelulusan dan pemasarannya serta penempatan kerja.

Ada beberapa perubahan paradigma dan dimensi pembaharuan yang diturunkan dari kebijakan link and match, yaitu :

a. Perubahan dari pendekatan Supply Driven ke Demand Driven

Dengan deman driven ini mengharapkan dunia usaha dan dunia industri atau dunia kerja lebih berperan di dalam menentukan, mendorong dan menggerakkan pendidikan kejuruan, karena mereka adalah pihak yang lebih berkepentingan dari sudut kebutuhan tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya, dunia kerja ikut berperan serta karena proses pendidikan itu sendiri lebih dominan dalam menentukan kualitas tamatannya, serta dalam evaluasi hasil pendidikan itupun dunia kerja ikut menentukan supaya hasil pendidikan kejuruan itu terjamin dan terukur dengan ukuran dunia kerja.

Sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip demand driven, maka dalam pengembangan kurikulum SMK harus melakukan sinkronisasi kurikulum yng direalisasikan dalam program Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Dengan melakukan sinkronisasi kurikulum, penyelengaraan pembelajaran di SMK diupayakan sedekat mungkin dengan kebutuhan dan kondisi dunia kerja/industri, serta memiliki relevansi dan fleksibilitas tinggi dengan tuntutan lapangan. Melalui sinkronisasi kurikulum ini, diharapkan sekolah dapat membaca keahlian dan performansi apa yang dibutuhkan dunia usaha atau industri untuk dapat dimasuki oleh lulusan SMK.

b. Perubahan dari pendidikan berbasis sekolah (School Based Program) ke sistem berbasis ganda (Dual Based Program)

Perubahan dari pendidikan berbasis sekolah, ke pendidikan berbasis ganda sesuai dengan kebijakan link and match, mengharapkan supaya program pendidikan kejuruan itu dilaksanakan di dua tempat. Sebagian program pendidikan dilaksanakan di sekolah, yaitu teori dan praktek dasar kejuruan, dan sebagian lainnya dilaksanakan di dunia kerja, yaitu keterampilan produktif yang diperoleh melalui prinsip learning by doing. Pendidikan yang dilakukan melalui proses bekerja di dunia kerja akan memberikan pengetahuan keterampilan dan nilai-nilai dunia kerja yang tidak mungkin atau sulit didapat di sekolah, antara lain pembentukan wawasan mutu, wawasan keunggulan, wawasan pasar, wawasan nilai tambah, dan pembentukan etos kerja.

c. Perubahan dari model pengajaran yang mengajarkan mata-mata pelajaran ke model pengajaran berbasis kompetensi

Perubahan ke model pengajaran ke berbasis kompetensi, bermaksud menuntun proses pengajaran secara langsung berorientasi pada kompetensi atau satuan-satuan kemampuan. Pengajaran berbasis kompetensi ini sekaligus memerlukan perubahan kemasan kurikulum kejuruan ke dalam kemasan berbentuk paket-paket kompetensi.

d. Perubahan dari program dasar yang sempit (Narrow Based) ke program dasar yang mendasar, kuat dan luas (Broad Based)

Kebijakan link and match menuntut adanya pembaharuan, mengarah kepada pembentukan dasar yang mendasar, kuat dan lebih luas. Sistem baru yang berwawasan sumberdaya manusia, berwawasan mutu dan keunggulan menganut prinsip, bahwa : tidak mungkin membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas dan yang memiliki keunggulan, kalau tidak diawali dengan pembentukan dasar yang kuat. Dalam rangka penguatan dasar ini, maka peserta didik perlu diberi bekal dasar yang berfungsi untuk membentuk keunggulan, sekaligus beradaptasi terhadap perkembangan IPTEK, dengan memperkuat penguasaan matematika, IPA, Bahasa Inggris dan Komputer. Sistem baru ini harus memberi dasar yang lebih luas tetapi kuat dan mendasar, yang memungkinkan seseorang tamatan SMK memiliki kemampuan menyesuaikan diri terhadap kemungkinan perubahan pekerjaan.

e. Perubahan dari sistem pendidikan formal yang kaku, ke sistem yang luwes dan menganut prinsip multy entry, multy exit

Dengan adanya perubahan dari supply driven ke demand driven, dari schools based program ke dual based program, dari model pengajaran mata pelajaran ke program berbasis kompetensi; diperlukan adanya keluwesan yang memungkinkan pelaksanaan praktek kerja industri dan pelaksanaan prinsip multy entry multy exit. Prinsip ini memungkinkan peserta didik SMK yang telah memiliki sejumlah satuan kemampuan tertentu (karena program pengajarannya berbasis kompetensi), mendapatkan kesempatan kerja di dunia kerja, maka peserta didik tersebut dimungkinkan meninggalkan sekolah. Dan kalau peserta didik tersebut ingin masuk sekolah kembali menyelesaikan program SMK nya, maka sekolah harus membuka diri menerimanya, dan bahkan menghargai dan mengakui keahlian yang diperoleh peserta didik yang bersangkutan dari pengalaman kerjanya. Di samping itu, sistem program berbasis ganda juga memerlukan pengaturan praktek kerja di industri sesuai dengan aturan kerja yang berlaku di industri yang tidak sama dengan aturan kalender belajar di sekolah.

f. Perubahan dari sistem yang tidak mengakui keahlian yang telah diperoleh sebelumnya, ke sistem yang mengakui keahlian yang diperoleh dari mana dan dengan cara apapun kompetensi itu diperoleh (Recognition of prior learning)

Sistem baru pendidikan kejuruan harus mampu memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Sistem ini akan memotivasi banyak orang yang sudah memiliki kompetensi tertentu, misalnya dari pengalaman kerja, berusaha mendapatkan pengakuan sebagai bekal untuk pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Untuk ini SMK perlu menyiapkan diri sehingga memiliki instrument dan kemampuan menguji kompetensi seseorang darimana dan dengan cara apapun kompetensi itu didapatkan.

g. Perubahan dari pemisahan antara pendidikan dengan pelatihan kejuruan, ke sistem baru yang mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan kejuruan secara terpadu

Program baru pendidikan yang mengemas pendidikannya dalam bentuk paket-paket kompetensi kejuruan, akan memudahkan pengakuan dan penghargaan terhadap program pelatihan kejuruan dan program pendidikan kejuruan. Sistem baru ini memerlukan standarisasi kompetensi, dan kompetensi yang terstandar itu bisa dicapai melalui program pendidikan, program pelatihan atau bahkan dengan pengalaman kerja yang ditunjang dengan inisiatif belajar sendiri.

h. Perubahan dari sistem terminal ke sistem berkelanjutan

Sistem baru tetap mengharapkan dan mengutamakan tamatan SMK langsung bekerja, agar segera menjadi tenaga produktif, dapat memberi return atas investasi SMK. Sistem baru juga mengakui banyak tamatan SMK yang potensial, dan potensi keahlian kejuruannya akan lebih berkembang lagi setelah bekerja. Terhadap mereka ini diberi peluang untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (misalnya program Diploma), melalui suatu proses artikulasi yang mengakui dan menghargai kompetensi yang diperoleh dari SMK dan dari pengalaman kerja sebelumnya.

Untuk mendapatkan sistem artikulasi yang efisien diperlukan “program antara” (bridging program) guna memantapkan kemampuan dasar tamatan SMK yang sudah berpengalaman kerja, supaya siap melanjutkan ke program pendidikan yang lebih tinggi.

i. Perubahan dari manajemen terpusat ke pola manajemen mandiri (prinsip desentralisasi)

Pola baru manajemen mandiri dimaksudkan memberi peluang kepada propinsi dan bahkan sekolah untuk menentukan kebijakan operasional, asal tetap mengacu kepada kebijakan nasional. Kebijakan nasioanl dibatasi pada hal-hal yang bersifat strategis, supaya memberi peluang bagi para pelaksana di lapangan berimprovisasi dan melakukan inovasi. Proses pendewasaan SMK perlu ditekankan, untuk menumbuhkan rasa percaya diri sekolah melakukan apa yang baik menurut sekolah, dengan prinsip akuntabilitas (accountability) yang secara taat azas memberikan penghargaan kepada mereka yang pantas dihargai, dan menindak mereka yang pantas ditindak.

j. Perubahan dari ketergantungan sepenuhnya dari pembiayaan pemerintah pusat, ke swadana dengan subsidi pemerintah pusat

Sejalan dengan prinsip demand driven, dual based program, pendewasaan manajemen sekolah, dan pengembangan unit produksi sekolah, sistem baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan swadana pada SMK, dan posisi lokasi dana dari pemerintah pusat bersifat membantu atau subsidi. Sistem ini juga diharapkan mampu mendorong SMK berpikir dan berperilaku ekonomis.

Penyelenggaraan PSG pada SMK dilaksanakan dengan tujuan :

1. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional (dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja).

2. Memperkokoh “Link and Match” antara sekolah dengan dunia kerja.

3. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas profesional.

4. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.

RELEVANSI PENDIDIKAN SISTEM GANDA PADA SMK DI KALTENG BAGI PASAR KERJA

Materi pembelajaran yang diberikan di sekolah adalah bekal dasar yang bersifat teoritik dan keterampilan kejuruan dasar. Sedangkan di industri atau institusi pasangan siswa mempelajari pengetahuan dan keterampilan kerja yang nyata serta sikap kerja maupun tanggung jawab terhadap hasil kerja. Dengan demikian secara logika siswa yang melaksanakan PSG memiliki kemampuan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

SMK di Kalimantan Tengah perlu memperhatikan ketercapaian hasil penyeleggaraan PSG, dengan melihat indikator relevansi tersebut seperti berikut :

1. Masa tunggu tamatannya sampai memperoleh pekerjaan yang relevan dengan pendidikannya relatif singkat

2. Tingkat partisipasi tamatan di industri tinggi atau persentase tamatan yang terserap di lembaga dan perusahaan pasangan tinggi.

3. Tamatannya bekerja sesuai dengan program atau bidang keahlian yang dididik.

PSG merupakan konsep pelatihan langsung bagi siswa di dunia kerja untuk mengimplementasikan kompetensi yang diperoleh selama kegiatan pembelajaran dan juga sebagai konsep pemasaran berwawasan produk, konsep ini bahwa pelanggan dalam hal ini dunia industri akan melihat langsung dan memilih dari mutu yang diharapkan, kinerja terbaik dan inovatif. Agar PSG relevan bagi SMK di Kalteng dan sesuai kebutuhan pasar kerja, pihak sekolah perlu :

a. Memahami budaya kerja industri yang dikemas dalam pola pembelajaran

b. Mengenalkan sekolah dengan program keahlian yang ada pada dunia kerja ( industri )

c. Melakukan promosi dengan menyebarkan brosur ke dunia kerja yang berisikan kompetensi-kompetensi yang dimiliki siswa.

d. Mengundang industri dan lembaga yang terkait dalam temu wicara untuk menginformasikan program – program dan sebagai jembatan untuk pelaksanaan prakerin dan recruitment.

Manajemen sekolah dalam pemasaran lulusan perlu diperhatikan, yang meliputi :

a. Kepala Sekolah sebagai unsur Manajer Puncak ( Top Manajer )

b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri sebagai manajer pemasaran yang bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran.

c. Ketua Program Keahlian sebagai staf yang bertanggung jawab untuk membantu merumuskan strategi pemasaran.

Ditinjau dari perspektif perkembangan kebutuhan pembelajaran dan aksesibilitas, agar PSG pada SMK di Kalteng mempunyai relevansi dengan dunia usaha/industry , sekurang-kurangnya tiga dimensi pokok yang menjadi tantangan bagi SMK, baik dalam konteks regional maupun nasional, diantaranya :

a. Implementasi program pendidikan dan pelatihan harus berfokus pada pendayagunaan potensi sumber daya lokal, sambil mengoptimalkan kerjasama secara intensif dengan institusi pasangan

b. Pelaksanaan kurikulum harus berdasarkan pendekatan yang lebih fleksibel sesuai dengan trend perkembangan dan kemajuan teknologi agar kompetensi yang diperoleh peserta didik selama dan sesudah mengikuti program diklat, memiliki daya adaptasi yang tinggi

c. Program pendidikan dan pelatihan sepenuhnya harus berorientasi mastery learning (belajar tuntas) dengan melibatkan peran aktif – partisipatif para stakeholders pendidikan, termasuk optimalisasi peran Pemerintah Daerah untuk merumuskan pemetaan kompetensi ketenagakerjaan di daerahnya sebagai input bagi SMK dalam penyelenggaraan diklat berkelanjutan.

Peran Pemerintah Daerah juga sangat diperlukan, mengingat sekarang otonomi daerah, maka political will pemda dalam rangka mendukung kualitas PSG menjadi sangat diperlukan, dimana pemda memainkan perannya sebagai mediator dalam pembuatan MoU ( Memorandum of Understanding ) antara Sekolah dengan dunia industri dan bahkan menekankan kepada pihak dunia industri agar mendukung kegiatan PSG.

Upaya untuk mempertahan SMK di Kalteng dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini SMK harus mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut, maka pendidikan dan pelatihan di SMK perlu memperhatikan prinsip-prinsip pendidikan kejuruan yang dikemukakan Prosser sebagai berikut :

a. Pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan dimana siswa dilatih merupakan replika lingkungan dimana nanti ia akan bekerja.

b. Pendidikan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan dimana tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat dan mesin yang sama seperti yang ditetapkan di tempat kerja.

c. Pendidikan kejuruan akan efektif jika dia melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendri

d. Pendidikan kejuruan akan efektif jika dia dapat memampukan setiap individu memodali minatnya, pengetahuannya dan keterampilannya pada tingkat yang paling tinggi

e. Pendidikan kejuruan yang efektif untuk setiap profesi, jabatan atau pekerjaan hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memerlukannya, yang menginginkannya dan yang dapat untung darinya

f. Pendidikan kejuruan akan efektif jika pengalaman latihan untuk membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berfikir yang benar diulangkan sehingga pas seperti yang diperlukan dalam pekerjaan nantinya

g. Pendidikan kejuruan akan efektif jika gurunya telah mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan pada operasi dan proses kerja yang akan dilakukan

h. Pada setiap jabatan ada kemampuan minimum yang harus dipunyai oleh seseorang agar dia tetap dapat bekerja pada jabatan tersebut

i. Pendidikan kejuruan harus memperhatikan permintaan pasar (memperhatikan tanda-tanda pasar kerja)

j. Proses pembinaan kebiasaan yang efektif pada siswa akan tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan yang nyata

k. Sumber yang dapat dipercaya untuk mengetahui isi pelatihan pada suatu okupasi tersebut

l. Setiap okupasi mempunyai ciri-ciri isi (body of content) yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya

m. Pendidikan kejuruan akan merupakan layanan sosial yang efisien jika sesuai dengan kebutuhan seseorang yang memang memerlukan dan memang paling efektif jika dilakukan lewat pengajaran kejuruan

n. Pendidikan kejuruan akan efisien jika metode pengajaran yang digunakan dan hubungan pribadi dengan peserta didik mempertimbangkan sifat-sifat peserta didik tersebut

o. Administrasi pendidikan kejuruan akan efisien jika dia luwes dan mengalir daripada kaku dan terstandar

p. Pendidikan kejuruan memerlukan biaya tertentu dan jika tidak terpenuhi maka pendidikan kejuruan tidak boleh dipaksakan beroperasi.

PENUTUP

Kemitraan antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha/industri merupakan kunci pokok keberhasilan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) pada SMK di Kalteng, di mana penyelenggaraan pendidikan dirancang, dilaksanakan dan dievaluasi bersama, sehingga relevansi kompetensi lulusan terhadap tuntutan pasar kerja meningkat. Indikator relevansi terkait dengan masa tunggu mendapat pekerjaan, kesesuaian antara bidang keahlian dan jenis pekerjaan dan keterserapan di dunia usaha.

Disamping itu, peserta PSG lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dari pada Non PSG, sebab unjuk kerja setiap siswa dipantau bersama sesuai prosedur standar operasional (SOP) terutama sekali jika siswa sedang berada di industri potret kompetensi siswa langsung teramati.

Untuk meningkatkan relevansi PSG pada SMK di Kalteng terhadap kebutuhan pasar, maka sepatutnya para guru juga harus memiliki pengalaman industri yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Bukit, M. Dual System ( Bahan Perkuliahan Program Pascasarjana PTK UPI ), Universitas Pendidikan Indonesia

Depdiknas. 2002. Sejarah Pendidikan Teknik dan Kejuruan di Indoensia. Jakarta

…………….,2008, Kegiatan Pendataan SMK Tahun 2008, Jakarta

Finch, C.R. & John, R.C. 1979. Curriculum Development in Vocational and Technical Education, Planning, Content and Implementation. London : Allyn and Bacon Inc.

Luglo, J and Maclan, R. 2005, Vocationalisation of Secondari Education Revisited, Springer, Netherlands.

Oentoro, J. 2000. Perbaikan Sisfem Pendidikan untuk Menunjang Dunia lndustri. Makalah Utama pada Konvensi Nasional Pendidikan IV di Jakarta, 19 -22 September 2000.

Pakpahan, J. 1994. Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan, Implementasi Link and Match dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Kejuruan. Makalah Seminar Nasional tentang Pendidikan Sistem Ganda. Surabaya : IKIP Surabaya.

Prosser, C.A. The Quality of Vocational Education, Sixteen Theorems. 1998 Tersedia : http://www.ed.gov/pubs/VoEd/Chapter2/Part3.html ( 12 Desember 2008 )

Djojonegoro, W. 1997. Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan, Jakarta