Pantai Kubu

file:///SDCard/BlackBerry/pictures/IMG00033-20110703-1425.jpg.rem

Efektifitas Implementasi SMM ISO 9001: 2008 Pada Pendidikan Kejuruan

ABSTRACT

by.

Aprianto

The Effectiveness of Implementation of Quality Management System (QMS) ISO 9001: 2008 on Vocational Education

This study focuses on the effectiveness of implementation through the Quality Management System ( QMS ) especially ISO 9001: 2008 including 8  principles: (1) customers focus, (2) leadership, (3 ) involving people, (4) process approach, (5) systems approach, (6) continuous improvement, (7) factual decision making, and (8) mutually beneficial supplier relationships, in order to fulfill customer satisfaction with the high absorption of graduates in business and industry, as well as understand the constraints and its effects after implementing ISO QMS 9001: 2008.

Research method used were descriptive analytical method with qualitative approach. The use of this method and approach is started from the main purpose of research, namely to describe and analyze the data and information field in accordance with actual conditions. The research location is SMK Negeri 13 Bandung as a Vocational High School which got the first certification ISO 9001: 2000, as the international standard pioneer in West Java from PT. TUV International Indonesia. Again in 2009, this school can upgrade the latest version of its certification  with ISO 9001:2008. The respondents were both parties internal customers including teachers, employees, staff elements and external customers such as students, parents or society, government/jobs.

From the result of the research, known that the impact of implementation of ISO 9001: 2008 in SMK Negeri 13 Bandung were : making the work system be a standard document, ensuring the process carried out in accordance with established management system, improving employee’s motivation, carrying out a job in a clear relationship between parts involved, standardizing the various policies and operating procedures in the organization, establishing a solid foundation in building attitude and desire for any progress and increasing image quality organization in the market, with that results can enhance the efficiency and quality of graduates for the fulfillment of customer satisfaction which was marked by high rates of graduates absorption in the world of employement.

Keywords : Quality Management System ( QMS ), customer satisfaction

A. Latar Belakang Masalah

Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) sebagai langkah pemerintah untuk mengejar ketertinggalan mutu pendidikan di tanah air. Untuk dapat menjadi sekolah dengan label RSBI, salah satu standar yang bisa diterapkan untuk menjadi sekolah standar internasional adalah dengan memenuhi persyaratan ISO khususnya Sistem Manajemen Mutu ( SMM ) ISO 9001 : 2008. Untuk memperoleh sertifikat tersebut, sekolah harus menunjukkan proses belajar mengajar yang terpadu antara teori dan praktek, pelayanan kepada siswa, orang tua dan masyarakat, termasuk dunia usaha dan industri serta pemerintah.

Sampai dengan tahun 2009, berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan Nasional, jumlah SMK Rintisan Sekolah Berstandar Internasional ( RSBI ) sebanyak 247 buah. Jumlah ini akan terus dipacu agar pada tahun-tahun mendatang setiap sekolah di masing- masing kabupaten/kota agar memiliki SMK RSBI sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 Ayat 3 yang menyatakan “Pemerintah dan/atau pemerintahan daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional ” dan  kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 61 Ayat(1) menyatakan bahwa: ‘’Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional “.

SMK Negeri 13 Bandung sebagai sekolah pertama di Jawa Barat meraih sertifikat Sistem Manajemen Mutu ( SMM ) ISO 9001 : 2000 dari PT. TUV International Indonesia pada tahun 2005 dan pada tahun 2009 telah meng-upgrade standar terbaru yaitu SMM ISO 9001 : 2008. Berhasilnya sekolah ini meraih sertifikat SMM ISO 9001 : 2008 karena kemampuan organisasi sekolah menerapkan sistem manajemen yang bagus, ditunjang dengan kompetensi guru, dukungan staf dan warga sekolah dalam peyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dan pemasaran lulusan serta  fasilitas belajar demi menunjang kelancaran Proses Belajar Mengajar (PBM).

B. Permasalahan

Dengan melihat fenomena yang ada dan untuk menuntun penulis dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalahnya yaitu “ Bagaimanakah efektifitas implementasi SMM ISO 9001 : 2008 pada SMK Negeri 13 Bandung dalam memenuhi  customer satisfaction)? ”,  yang kemudian formulasikan dalam pertanyaan- pertanyaan penelitian berikut :

1. Bagaimanakah efektifitas implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008  berdasarkan pada 8 ( delapan ) prinsip manajemen mutu pada SMK Negeri 13 Bandung ?
2. Bagaimanakah kendala-kendala dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008  pada SMK Negeri 13 Bandung ?
3. Bagaimanakah dampak implementasi  Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 terhadap kinerja  SMK Negeri 13 Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan dan mengkaji efektifitas implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008  berdasarkan pada 8 ( delapan ) prinsip manajemen mutu pada SMK Negeri 13 Bandung.
2. Mendeskripsikan dan mengkaji efektifitas kendala- kendala implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di SMK Negeri 13 Bandung
3. Mendeskripsikan dan mengkaji dampak implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di SMK Negeri 13 Bandung

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian antara lain: (1) bagi Dinas Pendidikan di Indonesia, diharapkan dapat memberikan konsep dasar berdasarkan fakta empirik dari lapangan tentang implementasi SMM ISO 9001 : 2008 pada pendidikan kejuruan ; (2) bagi SMK, diharapkan dapat menjadi pedoman yang aplikatif dalam mempersiapkan sekolahnya untuk menjadi SMK bertaraf internasional melalui implementasi SMM ISO 9001 : 2008 ; ( 3 ) bagi pembaca dan peneliti sejenis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengadakan pengkajian lebih komprehensif tentang implementasi ISO 9001 : 2008 pada pendidikan kejuruan.

E. Landasan Teori

Berdasarkan hasil survei Vloeberghs dan Bellens dalam Susanti (1999) di Belgia menunjukkan alasan utama untuk menerapkan ISO 9000 adalah:

a)    Untuk meningkatkan image mutu organisasi di pasar.

b)   Untuk meningkatkan efisiensi dan pengendalian organisasi.

c)    Untuk meningkatkan mutu produk dan jasa.

d)   Untuk menggabungkan dan memperluas market share.

e)    Karena permintaan dan/atau pertanyaan dari konsumen.

f)    Keputusan manajemen perusahaan.

g)   Permulaan yang tepat untuk Total Quality Management.

h)   Mengurangi resiko pertanggungjawaban produk.

Demikian pula Department of Trade Industrymengatakan fungsi dari ISO 9000 adalah “A set of co-ordinated activities to direct and control an organisation in order tocontinuosly improve the effectiveness and efficiency of its performance.”

Pendapat lainnya dikemukan oleh Hoyle (2006:109-110) mengatakan bahwa :

“ ISO 9001 can be used in contractual situations where the customer requires its suppliers to demonstrate they have the capability to consistently produce product that meets customer requirements. The theory is that if suppliers can show they do all the things in ISO 9001, only conforming product would be shipped to customers. This would (in theory) reduce the need for customers to verify product on receipt. Third parties can also use the standard to assess the capability of organizations to provide product that meets customer and regulatory requirements. Organizations can use ISO 9001 as a model in designing their management systems providing they also use ISO 9000 and ISO 9004”.

Dapat ditarik benang merah dari beberapa uraian di atas, bahwa yang menjadi alasan memilih penerapan ISO dalam sebuah organisasi oleh berbagai keuntungan :

• Dapat dipergunakan oleh semua organisasi profit maupun non profit.
• Mudah diterapkan, bahasanya jelas sehingga mudah dimengerti.
• Menyesuaikan dengan proses yang ada pada organisasi
• Mendorong penyempurnaan kinerja organisasi.
• Berorientasi pada perbaikan/penyempurnaan yang berkelanjutan dan upaya peningkatan kepuasan pelanggan.
• Mudah dipadukan dengan standar sistem manajemen lainnya.

Penerapan prinsip manajemen mutu tidak hanya menyediakan keuntungan secara langsung terhadap perancangan sistem manajemen mutu, tetapi juga memberikan kontribusi keuntungan pada pengelolaan biaya dan risiko. Sistem manajemen mutu yang efektif dapat memastikan bahwa kegiatan-kegiatan dalam hal ini ini pendidikan kejuruan dapat diawasi.

Pada sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008, terdapat delapan prinsip manajemen mutu yang berintegrasi pada klausul- klausul ISO itu sendiri          ( Suardi, 2004 ) :

1. Fokus pada Pelanggan ( Costumer focus )
2. Kepemimpinan ( Leadership )
3. Keterlibatan Personel  ( Involving people )
4. Pendekatan Proses ( Process approach )
5. Pendekatan Sistem Pengelolaan ( Systems approach )
6. Peningkatan Berkesinambungan ( Continuos improvement )
7. Pembuatan Keputusan Berdasarkan Fakta ( Factual decision making )
8. Hubungan Saling Menguntungkan dengan Mitra Kerja/ Pemasok ( Mutually beneficial supplier relationships )

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan melihat sejauh mana efektifitas implementasi Sistem Manajemen Mutu ( SMM ) ISO 9001 : 2008 pada pendidikan kejuruan dalam penerapan 8 prinsip manajemen mutu, sebagai upaya memenuhi customer satisfaction, yang diharapkan dapat digunakan sebagai pola yang aplikatif bagi SMK dalam mempersiapkan dirinya menjadi sekolah bertaraf internasional melalui sertifikat SMM ISO 9001 : 2008. Sejalan dengan uraian tersebut, dengan melihat fenomena atau gejala sosial antara bagian yang satu dengan bagian yang lain tidak dapat dipisahkan (holistik) dan usaha peneliti untuk mengungkapkan data dan memahami makna di balik kenyataan yang ada dengan cara  masuk pada sumber langsung dari subjek penelitian melalui observasi, wawancara mendalam  (in dept interview),  dan study dokumentasi tentang implementasi SMM ISO 9001 : 2008 di SMK Negeri 13 Bandung, maka pendekatan yang  digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualititatif. Penggunaan  metode  dan pendekatan ini berawal dari tujuan pokok penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisa data dan informasi lapangan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

G. Hasil Penelitian

Sesuai dengan persyaratan SMM ISO 9001 : 2008 bahwa organisasi yang mengadopsi sistem ini harus menerapkan 8 prinsip manajemen mutu. Dari hasil temuan di lapangan bahwa implementasi SMM ISO 9001 : 2008 di SMK Negeri 13 Bandung telah berjalan efektif berdasarkan 8 prinsip manajemen mutu yang dijalankan saling kait mengkait dan sesuai dengan klausul-klausul ISO itu sendiri. Beberapa hal dapat yang diperhatikan dalam implementasi tersebut, yaitu adanya management review setiap 6 bulan sekali yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ditingkat pimpinan puncak demi dilakukan perbaikan lebih lanjut ( continuos improvement ) dalam usaha memenuhi customer satisfaction.

Untuk mengukur keberhasilan implementasi SMM di dunia pendidikan/sekolah, tidak sama dengan indikator-indikator di perusahaan manufaktur, karena core-businessnya jelas berbeda. Sebagai yang dipaparkan Slamet  ( 1999 ), bahwa sifat-sifat pokok mutu jasa,  mengandung unsur-unsur: (1) Tangible (bukti fisik), yaitu meliputi fisik, perlengkapan, karyawan/staf pengajar, dan sarana komunikasi. Misalnya, fasilitas pembelajaran (gedung), fasilitas laboratorium, fasilitas perpustakaan, media pembelajaran, kantin, tempat parker, sarana ibadah, fasilitas olahraga, serta busana penampilan staf administrasi maupun staf pengajar, (2) Reliability (keandalan), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera atau cepat, akurat, dan memuaskan. Misalnya, mata ajaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, jadwal pembelajaran, proses pembelajaran yang akurat, penilaian yang objektif, bimbingan dan penyuluhan, serta aktivitas lain yang semuanya untuk memperlancar proses pembelajaran peserta didik, (3) Responsiveness (daya tanggap), yaitu kemauan/ kesediaan para staf untuk membantu para peserta didik dan memberikan pelayanan cepat tanggap. Misalnya guru pembimbing mudah ditemui konsultasi. Proses pembelajaran interaktif sehingga memungkinkan peserta didik lebih memperluas wawasan berfikir dan kreatifitasnya. Prosedur administrasi lembaga pendidikan menjadi lebih sederhana, (4) Assurance (jaminan), yaitu mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, respek terhadap peserta didik, serta memiliki sifat dapat dipercaya, bebas dari bahaya dan keragu-raguan. Misalnya, seluruh staf administrasi, staf pengajar, maupun pejabat structural harus benar-benar kompeten di bidangnya sehingga reputasi lembaga pendidikan positif di mata masyarakat, dan (5) Empathy (empati), yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi dengan baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan peserta didiknya. Misalnya, staf pengajar mengenal siswanya yang mengikuti proses pembelajran, guru bisa benar-benar berperan sesuai fungsinya, perhatian yang tulus diberikan kepada para siswanya untuk kemudahan mendapatkan pelayanan, keramahan dan komunikasi, demi kepuasan pelanggan internal : fasilitas, kompetensi guru, layanan wali kelas, layanan akademis maupun dan kepuasan pelanggan eksternal : kompetensi lulusan, kerja team (team work) dan sikap (attitude).

Sejalan dengan pendapat di atas, maka ukuran keberhasilan implementasi SMM ISO 9001 : 2008 di SMK Negeri 13 Bandung dapat penulis paparkan pada indikator-indikator berikut ( disarikan dari Bambang Kesit ) :

1. Produktifitas Pembelajaran. Jumlah persentase mata pelajaran dengan jumlah pertemuan tatap muka sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, jumlah persentase bahan ajar yang tersedia dari jumlah mata pelajaran yang diselenggarakan, jumlah persentase silabus pembelajaran tersedia sesuai dengan jumlah mata pembelajaran yang diselenggarkan, dan jumlah persentase guru yang hadir sesuai dengan standar pertemuan yang telah ditetapkan sehingga ini berdampak juga dengan prestasi siswa.
2. Produktifitas Guru Dan Karyawan, tingginya angka persentase karyawan yang IKK-nya di atas 3, guru yang IKD-nya di atas 3, dan unit satuan kerja yang IKSK-nya di atas 3, serta tingginya persentase guru mengikuti kegiatan ilmiah.
3. Efisiensi Proses Internal, misalnya persentase angka kelulusan tiap tahun 100 persen tanpa joki dan persentase unit satuan kerja yang mampu melayani tepat waktu.
4. Efektifitas Pendanaan, terpenuhinya kebutuhan sekolah melalui dana dari BP-3/Komite Sekolah/ APBD/ BOS,  tersedianya dana untuk pengembangan SDM guru dan karyawan seta untuk pengembangan fasilitas pendidikan.
5. Ketersediaan Dokumen, tersedianya dokumen sistem mutu beserta rekaman mutu di tempat yang terkait. Dokumen dan rekaman mutu ditentukan dengan jelas dan diterapkan secara konsisten seta mudah diambil dan disajikan ketika dibutuhkan.
6. Kemudahan Telusur Dokumen, isi dokumen mudah ditelusur untuk melihat urutan kronologis proses dan bagian yang mengerjakannya sehingga ketika ada masalah mudah diketahui dan dengan cepat diatasi atau dicari solusinya. Dan kemudahan ini dapat menghindari saling lepas tanggungjawab.
7. Mutu Jasa, proses yang terekam dan terdokumentasi dengan teratur dan konsisten sehingga kualitas jasa yang dihasilkan akan menjadi lebih baik dan terkendali demi mengurangi tingkat kesalahan dan ketidaktepatan dari jasa yang dihasilkan.
8. Keluhan Pelanggan, memberikan kepuasan kepada siswa dan stakeholders lainnya bila ada keluhan atau complain atas ketidakpuasan dalam penyelenggaraan proses pendidikan.

H. Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi dan analisa data pada Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa :

Pertama, implementasi SMM ISO 9001 : 2008 melalui  8 prinsip manajemen mutu di SMK Negeri 13 Bandung sudah berjalan efektif, hal ini nampak pada upaya sekolah dalam pengelolaan pendidikan bermutu yang ditandai dengan angka keterserapan lulusan yang tinggi sehingga sekolah telah  mampu memenuhi customer satisfaction dan telah menganut sifat-sifat pokok mutu jasa pendidikan.

Kedua, kendala – kendala implementasi SMM ISO 9001 : 2008 di SMK Negeri 13 Bandung menyangkut perubahan sikap, mental, prilaku seluruh unsur yang ada di sekolah, masih rendahnya self-initiative, sense of quality dan sense of rensposibilty adalah hal-hal yang menghambat efektifnya implementasi SMM ISO 9001 : 2008, sedangkan SDM, fasilitas dan dana tidak menjadi masalah yang sangat krusial atas hasil wawancara dan pengamatan di lapangan.

Ketiga, implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di SMK Negeri 13 Bandung membawa dampak yaitu membuat sistem kerja menjadi standar yang terdokumentasi, menjamin bahwa proses yang dilaksanakan sesuai dengan sistem manajemen yang ditetapkan, semangat pegawai ditingkatkan karena mereka merasa adanya kejelasan kerja sehingga mereka bekerja dengan efisien, adanya kejelasan hubungan antara bagian yang terlibat dalam melaksanakan suatu pekerjaan, dapat menstandarisasi berbagai kebijakan dan prosedur operasi yang berlaku di seluruh organisasi sekolah, menetapkan suatu dasar yang kokoh dalam membangun sikap dan keinginan bagi setiap kemajuan atau peningkatan.meningkatkan image mutu organisasi di pasar sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan mutu lulusan demi terpenuhinya customer satisfaction yang ditandai dengan tingginya angka keterserapan lulusan di dunia kerja sebagai ciri sebuah SMK yang bermutu.

DAFTAR PUSTAKA

Barlow, M.L. (1974). The Philosophy for Quality Vocational Education Programs. Washington, DC: American Vocational Assosiation, Inc.

Cascio, Wayne F. (1991), “Applied Psychology in Personal Management”, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

Depdiknas RI (2006). Naskah Pengembangan SMK Bertaraf Internasional, Jakarta : Direktorat Pembinaan SMK

Depdiknas RI. (2003). Undang- Undang RI. No. 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Depdiknas.

Evans, J.R. and Lindsay. W.M (2005). The Management and Control of Quality, Sixth Edition, Singapore, Thomson South Western

Goestc, D.L. and S. Davis (1994). Introduction to Total Quality: Quality, Productivity, Competitiveness. Englewood, Cliffs,N.J: Prentice Hall International, Inc.

Hoyle, David.(2006). ISO 9000 Quality Systems Handbook, Fifth Edition. Great

Britain

Juran, J.M and Godfrey, A.B. ( 1999). Juran’s Quality Handbook (5th Edition), New York, McGraw-Hill

Sallis, E., (1993). Total Quality Management In Education. London: Kogan Page Ltd.

Scheerens, Jaap (2003). Peningkatan Mutu Sekolah, Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu

Suardi, Rudi (2001). Sistem Manajemen Mutu ISO 9000:2000, Penerapannya untuk mencapai TQM. Jakarta: PPM.

Sudjana, N. dan Ibrahim, R. (1988). Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Bandung: Sinar Bandung.

Tjiptono, F. dan Diana, A., (1996). Total Quality Management. Yogyakarta: Penerbit ANDI

Touring sendirian dari Bandung ke Jakarta by motorcycle … Asyik sekali bro !!!

Jam 10.15 saya mulai neninggalkan kost di bilangan KPAD. Dengan menggunakan motor Suzuki Shogun kesayanganku menuju Jakarta. Tepat jam 10. 45 WIB saya tiba di Padalarang, berhenti sejenak makan siang. Macetnya sungguh luar biasa siang itu. Setengah jam kemudian saya beranjak dan mengambil jalur kiri ke arah Jonggol. Jalan di daerah Jonggol sepi dan berlubang, sambil tak pernah henti bertanya dengan orang-orang di pinggir jalan menanyakan arah ke Mekar Sari ( Taman Buah ). Pukul 14. 00 saya tiba di Mekar Sari dan langsung beli karcis masuk Rp. 18.000. Untuk mengelilingi Taman Buah, dengan kereta mini harus membayar lagi Rp. 50.000 dengan bonus soft drink, buah-buahan dan bibit tanaman. Tak disangka, saya bertemu dengan orang Kalteng, ibu Natalia dkk anggota DPRD Sukamara. Dunia ini memang kecil rupanya. Kami melihat berbagai macam jenis tanaman buah-buahan. Sungguh aku takjub juga dengan ide dan persembahan Ibu Negara kala itu, yaitu ibu Tien Soeharto, yang telah menggagas tempat seperti ini. Teman-teman dari DPRD Kalteng pulang, tapi saya memilih untuk bertahan untuk menikmati Water Park. Dengan membayar Rp. 40.000, saya bisa menikmati sepuasnya mandi di kolam renang, vidi pool dan body slide. Jam 5 sore saya meninggalkan Mekar Sari melanjutkan perjalanan berikutnya. Berhenti sejenak di Warteg, untuk mengisi perut. Saat itu matahari sudah bersembunyi di balik peraduannya,untuk ke Jakrta sangat riskan sekali, akhirnya saya memutuskan untuk menginap di Bogor. Melewati Cieuterup dan Cibinong, akhirnya sambil memutar-mutar Bogor untuk mencari Hotel, dan tepat pukul 19.30 Hotel Semeru menjadi pilihan saya untuk bermalam melepas lelah. Paginya, setelah sarapan … pukul 10.00 WIB saya meninggalkan Bogor, di perjalanan saya berhenti dan berkeliling di IPB Bogor, dan pukul 11.00 WIB saya menuju Jakarta. Kota-kota yang saya lalui seperti Parung, Sawangan, Depok dan tiba di Ciputat pukul 14.00 WIB untuk berhenti sejenak makan siang. Akhirnya saya memutuskan untuk menginap di tempat saudara di daerah Grogol malam itu. Menikmati malam Jakarta, saya pergi ke Kota Tua dan hang out di Cafe Batavia, harga minumannya mahal banget, Coffe rosca Rp. 75.000 bo… Siang besoknya, saya keliling-keliling Jakarta, mampir di Gelora Bung Karno, ke Kantor Mendiknas dan diskusi dengan teman dari Kalteng yang sudah lama di Jakarta, di FX Plaza sampai malamnya. Saya kembali melanjutkan pengembaraan saya, malamnya saya makan nasi goreng di Taman Ismail Marzuki.

Besoknya, saya harus kembali ke Bandung melewati jalan lain dariwaktu berangkat yaitu melewati Puncak, tepat pukul 9.45 WIB saya meninggalkan Jakarta Pusat, yaitu Kwitang. Daerah yang saya lalui yaitu Cawang, Cililitan, Cibubur, Cibinong, dan tiba Bogor pukul 12. 30 WIB untuk makan siang. Jam 13.00 WIB  saya meninggalkan Bogor, melewati Tajur, Puncak, Cipanas dan tiba di  Cianjur pukul 14.30 WIB. Selanjutnya, saya terus melanjutkan perjalanan dan tiba di Bandung pukul 15.30 WIB. Lelah sekali, tapi saya puas, sebagai orang baru di tanah Jawa saya akhirnya bisa melakukannya. Perjalanan 183 KM Bandung – Jakarta mampu saya taklukkan juga.

Akselerasi Pendidikan Bermutu di Daerah Tertinggal

Desentralisasi pendidikan merupakan pelimpahan wewenang dalam pembuatan keputusan pendidikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kebijakan desentralisasi pendidikan berarti melahirkan gagasan dan sekaligus memberdayakan potensi lokal untuk memotivasi para pengambil kebijakan di daerah dalam bidang pendidikan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pelibatan “stakeholder” pendidikan di tingkat lokal dalam pengambilan keputusan adalah wujud dari pelaksanan desentralisasi pendidikan secara nasional. Implementasi kebijakan tersebut harus dilaksanakan secara konsisten dan bertanggungjawab oleh pemerintah pusat sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

Kondisi empirik desentralisasi pendidikan secara nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut di atas  belum terlaksana secara optimal terutama di  wilayah-wilayah tertinggal. Hal ini disebabkan oleh campur tangan pemerintah pusat yang sangat dominan dalam berbagai kebijakan pendidikan telah mempersempit ruang gerak peran pemerintah daerah sehingga  pada tataran praksis desentralisasi pendidikan tidak dapat terlaksana dengan baik. Untuk mewujutkan itu semua  diperlukan political will para pembuat kebijakan pada tingkat nasional guna akselerasi mutu pendidikan secara merata.

Akselerasi  mutu pendidikan secara nasional dapat terwujud manakala diberikan kewenangan yang maksimal kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan. Pelimpahan kebijakan tersebut  dapat meningkatkan akses pendidikan secara luas dan merata bagi segenap lapisan masyarakat.  Mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan  adalah entry point yang harus dicapai dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk kepentingan pembangunan nasional dalam bebagai bidang kehidupan masyarakat’

Permasalahan di atas perlu dicari solusi secara komprehensif yang diformulasikan melalui kegiatan seminar dan lokakarya dengan menghadirkan para pengambil kebijakan dan para ahli dalam bidang pendidikan.  Diharapkan melalui kegiatan tersebut ditemukan format ideal sebagai acuan dalam pembangunan pendidikan di wilayah tertinggal pada masa – masa mendatang.

Taklukkan Jakarta- Bandung Dengan Motor, Siapa Takut ?

Benar-benar pengalaman yang mengasyikkan dan sekaligus membanggakan. Hari itu tepatnya tanggal 10 Pebruari 2009, saya melakukan touring sendirian dari Jakarta menuju Bandung. Tepatnya jam 8. 45 WIB saya mulai meninggalkan kawasan Grogol, dan perlahan-lahan merayap bersama kendaraan yang lain menerobos macetnya Jakarta pagi itu, dengan sepeda motor Shogun SP kesayangan saya, menuju luar kota.

Berbekal keberanian dan tekad, dan selalu bertanya dengan orang- orang yang saya lewati, tepat pukul 10 WIB, saya telah meninggalkan Jakarta menuju Bogor. Dasar apes, roda ban belakang saya bocor, untung saja tidak jauh dari situ ada bengkel Vulkanisir jadi saya tidak terlalu jauh tersiksa.

Sekitar 30 menit menambal ban, saya mulai menghidupkan motor saya. Sekitar jam 12 siang saya baru tiba di Bogor dan mengisi perut sebentar di warung Padang sekitar 30 menit.

Semangat untuk cepat sampai Bandung terus menggelora, dan skitar jam 13. WIB baru tiba di Puncak, dan 1 jam kemudian kota Cimahi saya lewati juga….artinya tidak lama lagi saya akan samoai Bandung. Tepat jam 15.15 WIB saya sudah tiba di kost, istana saya di Bandung…Puji Tuhan, akhirnya sampai juga, walau sebelumnya saya belum pernah melakukan perjalanan ini.

Telah Terbentuk PAMPAKAT JABAR Untuk Mahasiswa dan Pemuda Kalteng

Bagi teman-teman yang ada di Jawa Barat dan atau mau ke Jawa Barat untuk study, telah terbentuk organisasi Perhimpunan Mahasiswa dan Pemuda Kalimantan Tengah Jawa Barat ( Pampakat Jabar ). Info selanjutnya datang ke Asrama Kalteng Jl. Dipalaya II No. 225 Desa Ciwaruga, Bandung.Thanks…

RELEVANSI PSG PADA SMK DI KALTENG DENGAN KEBUTUHAN PASAR KERJA

PENDAHULUAN

Pendidikan kejuruan berkembang sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat, melalui dua institusi sosial. Pertama, institusi sosial yang berupa struktur pekerjaan dengan organisasi, pembagian peran atau tugas, dan perilaku yang berkaitan dengan pemilihan, perolehan dan pemantapan karir. Institusi sosial yang kedua, berupa pendidikan dengan fungsi gandanya sebagai media pelestarian budaya sekaligus sebagai media terjadinya perubahan sosial.

Sementara itu, hubungan dimensi ekonomi dengan pendidikan kejuruan secara konseptual dapat dijelaskan dari kerangka investasi dan nilai balikan (value of return) dari hasil pendidikan kejuruan. Di samping itu, hasil pendidikan kejuruan seharusnya memiliki peluang tingkat balikan (rate of return) lebih cepat dibandingkan dengan pendidikan umum. Kondisi tersebut dimungkinkan karena tujuan dan isi pendidikan kejuruan dirancang sejalan dengan perkembangan masyarakat, baik menyangkut tugas-tugas pekerjaan maupun pengembangan karir peserta didik.

Dalam kerangka pemikiran seperti di atas, seiring dengan perkembangan teknologi sudah semakin maju, sementara lulusan SMK harus terampil dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pemerintah menemukan pemecahan masalah tersebut, melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan mengembangkan dan melaksanakan pendekatan pendidikan dengan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan yaitu melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 323/U/1997..

Penerapan kebijakan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yang menggambarkan perubahan mendasar dari model penyelenggaraan pendidikan sebelumnya (schooling system) ke arah sistem ganda (dual responsibility), dimana perusahaan atau institusi kerja lainnya menjadi institusi pasangan (IP) dari SMK dalam pelaksanaannya, merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Perubahan ke arah sistem ganda menuntut pihak SMK untuk melakukan pengembangan penyelenggaraan PSG agar mampu memberikan layanan pendidikan secara optimal dalam memenuhi dinamisasi kebutuhan pendidikan masyarakat.

Di Kalimantan Tengah, jumlah SMK sebanyak 62 buah ( Depdiknas, 2008 ) dan pelaksanaan PSG di SMK- SMK telah dimulai sejak tahun pelajaran 1994/1995. Dari pengamatan penulis, permasalahan yang dirasakan oleh sekolah, antara lain: (1) keragaman geografis, (2) keragaman kesiapan dan tingkat kemajuan SMK, dan (3) keragaman program SMK yang belum seimbang dengan keragaman industri di sekitarnya dan, (4) guru pembimbing belum berfungsi secara optimal di industri, dan diantara mereka ada yang tidak relevan dengan bidangnya, (5) kesulitan menjalin kerjasama dengan institusi pasangan yang tergolong menengah dan besar, (6) rendahnya manajemen pengelolaan pelatihan siswa oleh industri, terutama pada industri kecil, (7) instruktur di industri banyak yang tidak memenuhi persyaratan serta belum berperan secara efektif, (8) masih banyak siswa yang mencari sendiri tempat pelatihan industri, (9) kurangnya waktu yang disediakan Majelis Sekolah untuk berkoordinasi, (10) lamanya pengurusan perijinan dan permohonan pelatihan, (11) kurangnya disiplin dan rendahnya kepedulian siswa terhadap keselematan kerja, dan (12) tidak berimbangnya antara jumlah SMK dan jumlah dunia usaha/industri. Sementara permasalahan yang dihadapi oleh industri antara lain: (1) belum memiliki struktur jabatan dan keahlian yang mantap, terutama pada industri kecil, dan menengah, (2) belum ada perencanaan alokasi biaya untuk pengembangan pendidikan, (3) belum dimilikinya persepsi tentang keuntungan PSG bagi industri, dan (4) kurangnya kesadaran tentang peningkatan keefektifan, efisiensi, dan kualitas dalam pelaksanaan pelatihan di industry.

Melihat fenomena ini, pertanyaan krusial dari penyelenggaraan PSG di Kalteng adalah masih relevankah PSG bagi siswa SMK di Kalteng dalam hubungannya memberikan kesempatan kepada siswa mendapat pekerjaan di pasar kerja ? Bagaimana seharusnya yang dilakukan pihak sekolah dan manajemen sekolah untuk dapat menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan industri dalam menunjang pelaksanaan PSG ? Apakah perlu political will dari pemerintah daerah dalam rangka mendukung kegiatan PSG ?

PERUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang di atas, maka masalah pada tulisan ini adalah menitikberatkan pada relevansi PSG pada SMK di Kalteng dengan kebutuhan pasar kerja, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan SMK dengan industri dalam penyelenggaraan PSG ?

2. Bagaimana pengelolaan PSG yang ideal bagi SMK ?

3. Bagaimana penyiapan siswa sebelum berangkat PSG, perlukah pembekalan bagi siswa?

4. Bagaimana komunikasi dan koordinasi yang harus dibangun oleh pihak sekolah dengan tempat PSG bagi siswa ?

5. Adakah dampak yang signifikan dari otonomi daerah dalam pelaksanaan PSG ?

KONTEKS KETENAGAKERJAAN PENDIDIKAN KEJURUAN

Pendidikan kejuruan harus lebih memfokuskan usahanya pada komponen pendidikan dan pelatihan yang mampu mengembangkan potensi manusia secara optimal. Meskipun pada dasarnya hubungan antara pendidikan kejuruan dan kebijakan ketenagakerjaan adalah hubungan yang didasari oleh kepentingan ekonomis, tetapi harus selalu diingat bahwa hubungan penyelenggraan pendidikan kejuruan tidak semata-mata ditentukan oleh kepentingan ekonomi.

Dalam konteks ini diartikan bahwa pendidikan kejuruan, dengan dalih kepentingan ekonomi, tidak seharusnya hanya mendidik anak didik dengan seperangkat skill atau kemampuan spesifik untuk pekerjaan tertentu saja, karena keadaan ini tidak memperhatikan anak didik sebagai suatu totalitas. Mengembangkan kemampuan spesifik secara terpisah dari totalitas pribadi anak didik, berarti memberikan bekal yang sangat terbatas bagi masa depannya sebagai tenaga kerja.

Dari uraian mengenai karakteristik pendidikan kejuruan yang disarikan dari Finch dan Crunkilton (1984) di atas, dapat dijadikan acuan di dalam pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan di Indonesia. Kurikulum pendidikan kejuruan yang dikembangkan di Indoneisa seyogianya mengacu pada karakteristik sebagai berikut :

1) Pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja

2) Pendidikan kejuruan didasarkan atas kebutuhan dunia kerja

3) Fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

4) Penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan peserta didik harus pada “hands-on” atau performance dalam dunia kerja

5) Hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci keberhasilan pendidikan kejuruan

6) Pendidikan kejuruan yang baik adalah responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi

7) Pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada “learning by doing”

8) Pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk praktek sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri

PENDIDIKAN SISTEM GANDA : PERUBAHAN PARADIGMA PENDIDIKAN DI SMK

Tuntutan pengelolaan pada pendidikan kejuruan harus sesuai dengan kebijakan link and match, yaitu perubahan dari pola lama yang cenderung berbentuk pendidikan demi pendidikan ke suatu yang lebih terang, jelas dan konkrit menjadi pendidikan kejuruan sebagai program pengembangan sumber daya manusia.

Dalam materi kuliah M. Bukit, ada 2 domain yang mendasari Pendidikan Sistem Ganda, yang digambarkan seperti di bawah ini :

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa harus ada keterlibatan yang sinergis antar 2 lembaga yaitu lembaga pendidikan dan industri dalam penyelenggaraan PSG yang merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang sistematik dan sungguh-sungguh dengan melibatkan dua institusi yaitu sekolah dan industri. Kerja sama kedua institusi ini dimulai dari perencanaan program , penyelenggaraan, penilaian, penentuan kelulusan dan pemasarannya serta penempatan kerja.

Ada beberapa perubahan paradigma dan dimensi pembaharuan yang diturunkan dari kebijakan link and match, yaitu :

a. Perubahan dari pendekatan Supply Driven ke Demand Driven

Dengan deman driven ini mengharapkan dunia usaha dan dunia industri atau dunia kerja lebih berperan di dalam menentukan, mendorong dan menggerakkan pendidikan kejuruan, karena mereka adalah pihak yang lebih berkepentingan dari sudut kebutuhan tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya, dunia kerja ikut berperan serta karena proses pendidikan itu sendiri lebih dominan dalam menentukan kualitas tamatannya, serta dalam evaluasi hasil pendidikan itupun dunia kerja ikut menentukan supaya hasil pendidikan kejuruan itu terjamin dan terukur dengan ukuran dunia kerja.

Sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip demand driven, maka dalam pengembangan kurikulum SMK harus melakukan sinkronisasi kurikulum yng direalisasikan dalam program Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Dengan melakukan sinkronisasi kurikulum, penyelengaraan pembelajaran di SMK diupayakan sedekat mungkin dengan kebutuhan dan kondisi dunia kerja/industri, serta memiliki relevansi dan fleksibilitas tinggi dengan tuntutan lapangan. Melalui sinkronisasi kurikulum ini, diharapkan sekolah dapat membaca keahlian dan performansi apa yang dibutuhkan dunia usaha atau industri untuk dapat dimasuki oleh lulusan SMK.

b. Perubahan dari pendidikan berbasis sekolah (School Based Program) ke sistem berbasis ganda (Dual Based Program)

Perubahan dari pendidikan berbasis sekolah, ke pendidikan berbasis ganda sesuai dengan kebijakan link and match, mengharapkan supaya program pendidikan kejuruan itu dilaksanakan di dua tempat. Sebagian program pendidikan dilaksanakan di sekolah, yaitu teori dan praktek dasar kejuruan, dan sebagian lainnya dilaksanakan di dunia kerja, yaitu keterampilan produktif yang diperoleh melalui prinsip learning by doing. Pendidikan yang dilakukan melalui proses bekerja di dunia kerja akan memberikan pengetahuan keterampilan dan nilai-nilai dunia kerja yang tidak mungkin atau sulit didapat di sekolah, antara lain pembentukan wawasan mutu, wawasan keunggulan, wawasan pasar, wawasan nilai tambah, dan pembentukan etos kerja.

c. Perubahan dari model pengajaran yang mengajarkan mata-mata pelajaran ke model pengajaran berbasis kompetensi

Perubahan ke model pengajaran ke berbasis kompetensi, bermaksud menuntun proses pengajaran secara langsung berorientasi pada kompetensi atau satuan-satuan kemampuan. Pengajaran berbasis kompetensi ini sekaligus memerlukan perubahan kemasan kurikulum kejuruan ke dalam kemasan berbentuk paket-paket kompetensi.

d. Perubahan dari program dasar yang sempit (Narrow Based) ke program dasar yang mendasar, kuat dan luas (Broad Based)

Kebijakan link and match menuntut adanya pembaharuan, mengarah kepada pembentukan dasar yang mendasar, kuat dan lebih luas. Sistem baru yang berwawasan sumberdaya manusia, berwawasan mutu dan keunggulan menganut prinsip, bahwa : tidak mungkin membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas dan yang memiliki keunggulan, kalau tidak diawali dengan pembentukan dasar yang kuat. Dalam rangka penguatan dasar ini, maka peserta didik perlu diberi bekal dasar yang berfungsi untuk membentuk keunggulan, sekaligus beradaptasi terhadap perkembangan IPTEK, dengan memperkuat penguasaan matematika, IPA, Bahasa Inggris dan Komputer. Sistem baru ini harus memberi dasar yang lebih luas tetapi kuat dan mendasar, yang memungkinkan seseorang tamatan SMK memiliki kemampuan menyesuaikan diri terhadap kemungkinan perubahan pekerjaan.

e. Perubahan dari sistem pendidikan formal yang kaku, ke sistem yang luwes dan menganut prinsip multy entry, multy exit

Dengan adanya perubahan dari supply driven ke demand driven, dari schools based program ke dual based program, dari model pengajaran mata pelajaran ke program berbasis kompetensi; diperlukan adanya keluwesan yang memungkinkan pelaksanaan praktek kerja industri dan pelaksanaan prinsip multy entry multy exit. Prinsip ini memungkinkan peserta didik SMK yang telah memiliki sejumlah satuan kemampuan tertentu (karena program pengajarannya berbasis kompetensi), mendapatkan kesempatan kerja di dunia kerja, maka peserta didik tersebut dimungkinkan meninggalkan sekolah. Dan kalau peserta didik tersebut ingin masuk sekolah kembali menyelesaikan program SMK nya, maka sekolah harus membuka diri menerimanya, dan bahkan menghargai dan mengakui keahlian yang diperoleh peserta didik yang bersangkutan dari pengalaman kerjanya. Di samping itu, sistem program berbasis ganda juga memerlukan pengaturan praktek kerja di industri sesuai dengan aturan kerja yang berlaku di industri yang tidak sama dengan aturan kalender belajar di sekolah.

f. Perubahan dari sistem yang tidak mengakui keahlian yang telah diperoleh sebelumnya, ke sistem yang mengakui keahlian yang diperoleh dari mana dan dengan cara apapun kompetensi itu diperoleh (Recognition of prior learning)

Sistem baru pendidikan kejuruan harus mampu memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Sistem ini akan memotivasi banyak orang yang sudah memiliki kompetensi tertentu, misalnya dari pengalaman kerja, berusaha mendapatkan pengakuan sebagai bekal untuk pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Untuk ini SMK perlu menyiapkan diri sehingga memiliki instrument dan kemampuan menguji kompetensi seseorang darimana dan dengan cara apapun kompetensi itu didapatkan.

g. Perubahan dari pemisahan antara pendidikan dengan pelatihan kejuruan, ke sistem baru yang mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan kejuruan secara terpadu

Program baru pendidikan yang mengemas pendidikannya dalam bentuk paket-paket kompetensi kejuruan, akan memudahkan pengakuan dan penghargaan terhadap program pelatihan kejuruan dan program pendidikan kejuruan. Sistem baru ini memerlukan standarisasi kompetensi, dan kompetensi yang terstandar itu bisa dicapai melalui program pendidikan, program pelatihan atau bahkan dengan pengalaman kerja yang ditunjang dengan inisiatif belajar sendiri.

h. Perubahan dari sistem terminal ke sistem berkelanjutan

Sistem baru tetap mengharapkan dan mengutamakan tamatan SMK langsung bekerja, agar segera menjadi tenaga produktif, dapat memberi return atas investasi SMK. Sistem baru juga mengakui banyak tamatan SMK yang potensial, dan potensi keahlian kejuruannya akan lebih berkembang lagi setelah bekerja. Terhadap mereka ini diberi peluang untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (misalnya program Diploma), melalui suatu proses artikulasi yang mengakui dan menghargai kompetensi yang diperoleh dari SMK dan dari pengalaman kerja sebelumnya.

Untuk mendapatkan sistem artikulasi yang efisien diperlukan “program antara” (bridging program) guna memantapkan kemampuan dasar tamatan SMK yang sudah berpengalaman kerja, supaya siap melanjutkan ke program pendidikan yang lebih tinggi.

i. Perubahan dari manajemen terpusat ke pola manajemen mandiri (prinsip desentralisasi)

Pola baru manajemen mandiri dimaksudkan memberi peluang kepada propinsi dan bahkan sekolah untuk menentukan kebijakan operasional, asal tetap mengacu kepada kebijakan nasional. Kebijakan nasioanl dibatasi pada hal-hal yang bersifat strategis, supaya memberi peluang bagi para pelaksana di lapangan berimprovisasi dan melakukan inovasi. Proses pendewasaan SMK perlu ditekankan, untuk menumbuhkan rasa percaya diri sekolah melakukan apa yang baik menurut sekolah, dengan prinsip akuntabilitas (accountability) yang secara taat azas memberikan penghargaan kepada mereka yang pantas dihargai, dan menindak mereka yang pantas ditindak.

j. Perubahan dari ketergantungan sepenuhnya dari pembiayaan pemerintah pusat, ke swadana dengan subsidi pemerintah pusat

Sejalan dengan prinsip demand driven, dual based program, pendewasaan manajemen sekolah, dan pengembangan unit produksi sekolah, sistem baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan swadana pada SMK, dan posisi lokasi dana dari pemerintah pusat bersifat membantu atau subsidi. Sistem ini juga diharapkan mampu mendorong SMK berpikir dan berperilaku ekonomis.

Penyelenggaraan PSG pada SMK dilaksanakan dengan tujuan :

1. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional (dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja).

2. Memperkokoh “Link and Match” antara sekolah dengan dunia kerja.

3. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas profesional.

4. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.

RELEVANSI PENDIDIKAN SISTEM GANDA PADA SMK DI KALTENG BAGI PASAR KERJA

Materi pembelajaran yang diberikan di sekolah adalah bekal dasar yang bersifat teoritik dan keterampilan kejuruan dasar. Sedangkan di industri atau institusi pasangan siswa mempelajari pengetahuan dan keterampilan kerja yang nyata serta sikap kerja maupun tanggung jawab terhadap hasil kerja. Dengan demikian secara logika siswa yang melaksanakan PSG memiliki kemampuan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

SMK di Kalimantan Tengah perlu memperhatikan ketercapaian hasil penyeleggaraan PSG, dengan melihat indikator relevansi tersebut seperti berikut :

1. Masa tunggu tamatannya sampai memperoleh pekerjaan yang relevan dengan pendidikannya relatif singkat

2. Tingkat partisipasi tamatan di industri tinggi atau persentase tamatan yang terserap di lembaga dan perusahaan pasangan tinggi.

3. Tamatannya bekerja sesuai dengan program atau bidang keahlian yang dididik.

PSG merupakan konsep pelatihan langsung bagi siswa di dunia kerja untuk mengimplementasikan kompetensi yang diperoleh selama kegiatan pembelajaran dan juga sebagai konsep pemasaran berwawasan produk, konsep ini bahwa pelanggan dalam hal ini dunia industri akan melihat langsung dan memilih dari mutu yang diharapkan, kinerja terbaik dan inovatif. Agar PSG relevan bagi SMK di Kalteng dan sesuai kebutuhan pasar kerja, pihak sekolah perlu :

a. Memahami budaya kerja industri yang dikemas dalam pola pembelajaran

b. Mengenalkan sekolah dengan program keahlian yang ada pada dunia kerja ( industri )

c. Melakukan promosi dengan menyebarkan brosur ke dunia kerja yang berisikan kompetensi-kompetensi yang dimiliki siswa.

d. Mengundang industri dan lembaga yang terkait dalam temu wicara untuk menginformasikan program – program dan sebagai jembatan untuk pelaksanaan prakerin dan recruitment.

Manajemen sekolah dalam pemasaran lulusan perlu diperhatikan, yang meliputi :

a. Kepala Sekolah sebagai unsur Manajer Puncak ( Top Manajer )

b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri sebagai manajer pemasaran yang bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran.

c. Ketua Program Keahlian sebagai staf yang bertanggung jawab untuk membantu merumuskan strategi pemasaran.

Ditinjau dari perspektif perkembangan kebutuhan pembelajaran dan aksesibilitas, agar PSG pada SMK di Kalteng mempunyai relevansi dengan dunia usaha/industry , sekurang-kurangnya tiga dimensi pokok yang menjadi tantangan bagi SMK, baik dalam konteks regional maupun nasional, diantaranya :

a. Implementasi program pendidikan dan pelatihan harus berfokus pada pendayagunaan potensi sumber daya lokal, sambil mengoptimalkan kerjasama secara intensif dengan institusi pasangan

b. Pelaksanaan kurikulum harus berdasarkan pendekatan yang lebih fleksibel sesuai dengan trend perkembangan dan kemajuan teknologi agar kompetensi yang diperoleh peserta didik selama dan sesudah mengikuti program diklat, memiliki daya adaptasi yang tinggi

c. Program pendidikan dan pelatihan sepenuhnya harus berorientasi mastery learning (belajar tuntas) dengan melibatkan peran aktif – partisipatif para stakeholders pendidikan, termasuk optimalisasi peran Pemerintah Daerah untuk merumuskan pemetaan kompetensi ketenagakerjaan di daerahnya sebagai input bagi SMK dalam penyelenggaraan diklat berkelanjutan.

Peran Pemerintah Daerah juga sangat diperlukan, mengingat sekarang otonomi daerah, maka political will pemda dalam rangka mendukung kualitas PSG menjadi sangat diperlukan, dimana pemda memainkan perannya sebagai mediator dalam pembuatan MoU ( Memorandum of Understanding ) antara Sekolah dengan dunia industri dan bahkan menekankan kepada pihak dunia industri agar mendukung kegiatan PSG.

Upaya untuk mempertahan SMK di Kalteng dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini SMK harus mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut, maka pendidikan dan pelatihan di SMK perlu memperhatikan prinsip-prinsip pendidikan kejuruan yang dikemukakan Prosser sebagai berikut :

a. Pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan dimana siswa dilatih merupakan replika lingkungan dimana nanti ia akan bekerja.

b. Pendidikan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan dimana tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat dan mesin yang sama seperti yang ditetapkan di tempat kerja.

c. Pendidikan kejuruan akan efektif jika dia melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendri

d. Pendidikan kejuruan akan efektif jika dia dapat memampukan setiap individu memodali minatnya, pengetahuannya dan keterampilannya pada tingkat yang paling tinggi

e. Pendidikan kejuruan yang efektif untuk setiap profesi, jabatan atau pekerjaan hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memerlukannya, yang menginginkannya dan yang dapat untung darinya

f. Pendidikan kejuruan akan efektif jika pengalaman latihan untuk membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berfikir yang benar diulangkan sehingga pas seperti yang diperlukan dalam pekerjaan nantinya

g. Pendidikan kejuruan akan efektif jika gurunya telah mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan pada operasi dan proses kerja yang akan dilakukan

h. Pada setiap jabatan ada kemampuan minimum yang harus dipunyai oleh seseorang agar dia tetap dapat bekerja pada jabatan tersebut

i. Pendidikan kejuruan harus memperhatikan permintaan pasar (memperhatikan tanda-tanda pasar kerja)

j. Proses pembinaan kebiasaan yang efektif pada siswa akan tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan yang nyata

k. Sumber yang dapat dipercaya untuk mengetahui isi pelatihan pada suatu okupasi tersebut

l. Setiap okupasi mempunyai ciri-ciri isi (body of content) yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya

m. Pendidikan kejuruan akan merupakan layanan sosial yang efisien jika sesuai dengan kebutuhan seseorang yang memang memerlukan dan memang paling efektif jika dilakukan lewat pengajaran kejuruan

n. Pendidikan kejuruan akan efisien jika metode pengajaran yang digunakan dan hubungan pribadi dengan peserta didik mempertimbangkan sifat-sifat peserta didik tersebut

o. Administrasi pendidikan kejuruan akan efisien jika dia luwes dan mengalir daripada kaku dan terstandar

p. Pendidikan kejuruan memerlukan biaya tertentu dan jika tidak terpenuhi maka pendidikan kejuruan tidak boleh dipaksakan beroperasi.

PENUTUP

Kemitraan antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha/industri merupakan kunci pokok keberhasilan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) pada SMK di Kalteng, di mana penyelenggaraan pendidikan dirancang, dilaksanakan dan dievaluasi bersama, sehingga relevansi kompetensi lulusan terhadap tuntutan pasar kerja meningkat. Indikator relevansi terkait dengan masa tunggu mendapat pekerjaan, kesesuaian antara bidang keahlian dan jenis pekerjaan dan keterserapan di dunia usaha.

Disamping itu, peserta PSG lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dari pada Non PSG, sebab unjuk kerja setiap siswa dipantau bersama sesuai prosedur standar operasional (SOP) terutama sekali jika siswa sedang berada di industri potret kompetensi siswa langsung teramati.

Untuk meningkatkan relevansi PSG pada SMK di Kalteng terhadap kebutuhan pasar, maka sepatutnya para guru juga harus memiliki pengalaman industri yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Bukit, M. Dual System ( Bahan Perkuliahan Program Pascasarjana PTK UPI ), Universitas Pendidikan Indonesia

Depdiknas. 2002. Sejarah Pendidikan Teknik dan Kejuruan di Indoensia. Jakarta

…………….,2008, Kegiatan Pendataan SMK Tahun 2008, Jakarta

Finch, C.R. & John, R.C. 1979. Curriculum Development in Vocational and Technical Education, Planning, Content and Implementation. London : Allyn and Bacon Inc.

Luglo, J and Maclan, R. 2005, Vocationalisation of Secondari Education Revisited, Springer, Netherlands.

Oentoro, J. 2000. Perbaikan Sisfem Pendidikan untuk Menunjang Dunia lndustri. Makalah Utama pada Konvensi Nasional Pendidikan IV di Jakarta, 19 -22 September 2000.

Pakpahan, J. 1994. Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan, Implementasi Link and Match dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Kejuruan. Makalah Seminar Nasional tentang Pendidikan Sistem Ganda. Surabaya : IKIP Surabaya.

Prosser, C.A. The Quality of Vocational Education, Sixteen Theorems. 1998 Tersedia : http://www.ed.gov/pubs/VoEd/Chapter2/Part3.html ( 12 Desember 2008 )

Djojonegoro, W. 1997. Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan, Jakarta

MENGINTEGRASIKAN BLOG SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN

MENGINTEGRASIKAN BLOG SEBAGI MEDIA PEMBELAJARN

RANGKUMAN JURNAL ICT

RANGKUMAN JURNAL ICT

PENGAPLIKASIAN VIRTUAL LABORATORY SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN

uts-tik-aprianto-0809441